JAKARTA
-
Ketidakjelasan siapa menteri yang bertanggung jawab melaksanakan tugas di
bidang pangan mengakibatkan kerugian konstitusional bagi produsen pangan.
Khususnya kerugian bagi para petani dan pelaku usaha kecil. Karena menimbulkan ketidakpastian jaminan hukum, siapa yang bertanggungjawab dan siapa yang bisa digugat.
Kondisi ketidakpastian ini menurut Ketua Indonesian Human Rights Committe for Social Justice (IHCS) Gunawan dapat dilihat ketika masih ada perdebatan tentang rekomendasi impor pangan antara Menteri Pertanian dengan Menteri Perdagangan, kontainer yang membawa bawang impor justru tiba di tanah air.
Khususnya kerugian bagi para petani dan pelaku usaha kecil. Karena menimbulkan ketidakpastian jaminan hukum, siapa yang bertanggungjawab dan siapa yang bisa digugat.
Kondisi ketidakpastian ini menurut Ketua Indonesian Human Rights Committe for Social Justice (IHCS) Gunawan dapat dilihat ketika masih ada perdebatan tentang rekomendasi impor pangan antara Menteri Pertanian dengan Menteri Perdagangan, kontainer yang membawa bawang impor justru tiba di tanah air.
"Inilah
penimbunan yang memengaruhi harga. Fenomena ini persis dengan impor beras.
Ketika masih dibahas, beras impornya sudah mendarat," katanya di Jakarta,
Minggu (17/3).
Gunawan
memertanyakan Pasal 36 (3) Undang-Undang (UU) Nomor 18 tahun 2012, tentang
Pangan. Dimana disebutkan, kecukupan produksi pangan pokok dalam negeri dan
cadangan pangan pemerintah ditetapkan oleh menteri atau lembaga pemerintah yang
memunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan.
"Pasal ini tidak jelas menyebut menteri apa yang bertanggungjawab. Di ketentuan umum maupun di penjelasan undang-undang juga tidak ditemukan keterangannya," katanya.
Akibatnya, Gunawan tidak heran jika selama ini melihat menteri pertanian dan menteri perdagangan saling lempar tanggung jawab terkait kebijakan impor pangan.
"Ketidakjelasan ini mungkin disengaja, untuk memisahkan menteri penanggungjawab produksi dengan menteri yang mengatur perdagangan pangan," duganya.
Pria ini mengungkapkan hal tersebut karena UU Pangan memang mensyaratkan impor pangan diperbolehkan jika produksi dan cadangan pangan kurang, tidak bisa diproduksi di nasional, dan tidak boleh merugikan produsen pangan.
"Tapi faktanya tidak peduli apakah butuh impor atau tidak, pemerintah khususnya Kemendag pasti akan membuka pintu impor dengan alasan adanya perjanjian internasional (WTO/World Trade Organization) maupun perjanjian bilateral, yang pada intinya meliberalkan pangan," katanya. (gir/jpnn)
"Pasal ini tidak jelas menyebut menteri apa yang bertanggungjawab. Di ketentuan umum maupun di penjelasan undang-undang juga tidak ditemukan keterangannya," katanya.
Akibatnya, Gunawan tidak heran jika selama ini melihat menteri pertanian dan menteri perdagangan saling lempar tanggung jawab terkait kebijakan impor pangan.
"Ketidakjelasan ini mungkin disengaja, untuk memisahkan menteri penanggungjawab produksi dengan menteri yang mengatur perdagangan pangan," duganya.
Pria ini mengungkapkan hal tersebut karena UU Pangan memang mensyaratkan impor pangan diperbolehkan jika produksi dan cadangan pangan kurang, tidak bisa diproduksi di nasional, dan tidak boleh merugikan produsen pangan.
"Tapi faktanya tidak peduli apakah butuh impor atau tidak, pemerintah khususnya Kemendag pasti akan membuka pintu impor dengan alasan adanya perjanjian internasional (WTO/World Trade Organization) maupun perjanjian bilateral, yang pada intinya meliberalkan pangan," katanya. (gir/jpnn)
Sumber
:
Opini:
Dari kasus diatas dapat dilihat
bahwa kasus tersebut termasuk kedalam tanggung jawab pemerintah. Masyarakat
Indonesia memang saat ini sedang mengalami krisis bawang, oleh karena itu harga
bawang pun semakin melonjak dan tidak dipungkiri bahwa akan adanya bawang yang akan
diimport.
Dapat dilihat juga dari kasus diatas,
bahwa ketidakjelasan siapa menteri yang akan bertanggung jawab melaksanakan
tugas di bidang pangan mengakibatkan kerugian konstitusional bagi produsen
pangan.Khususnya kerugian bagi para petani dan pelaku usaha kecil. Karena
menimbulkan ketidakpastian jaminan hukum, siapa yang bertanggungjawab dan siapa
yang bisa digugat.
Menurut saya, masalah siapa yang
akan bertanggung jawab dalam kasus ini adalah semua pihak pemerintah yang
berurusan dengan pangan. Seharusnya pemerintah tidak perlu saling melemparkan
tanggung jawab. Jika tanggung jawab terus dilemparkan, masalah pun tidak akan
selesai.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar